Perpres BNPP Segera Terbit18 Jan 2010
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapkan segera terbit dalam waktu dekat sehingga pengelolaan perbatasan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan optimal. "Perpres akan segera keluar, bulan ini kami harapkan sudah keluar. Rancangan perpres sendiri sedang difinalkan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang, di Jakarta, Senin (18/1).
Saut mengatakan dalam pengelolaan daerah perbatasan diperlukan adanya peningkatan koordinasi, serta keterpaduan dalam mengembangkan kawasan tersebut. Disamping itu, menyangkut aspek pertahanan, pengelolaan daerah perbatasan serta difokuskan untuk kesejahteraan rakyat yang tinggal di perbatasan.Dalam kaitan itu, pada 2008 telah diterbitkan Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang telah mengamanatkan pembentukan sebuah badan nasional untuk mengelola perbatasan.Tugas badan nasional ini adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dalam berbagai bidang, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di perbatasan serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
Di daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur akan dibentuk Badan Daerah Pengelola Perbatasan. Badan daerah ini tidak memiliki hubungan struktural dengan BNPP, melainkan hubungan koordinasi.
BNPP bertanggung jawab langsung pada presiden, sementara badan daerah bertanggung jawab pada kepala daerah. Indonesia memiliki batas darat dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Total panjang mencapai 3.137 kilometer (Km) dan hanya memiliki 207 pos perbatasan.Garis batas RI dengan Malaysia di Kalimantan sepanjang 2.004 km baru didukung 54 pos penjagaan. Di Timor Leste, perbatasan sepanjang 316 km dijaga 39 pos. Sedangkan di Papua, perbatasan 817 km memiliki 114 pos penjaga. Untuk perbatasan laut, RI berbatasan dengan sebagian Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, India, Republik Palau, Australia, Papua Nugini dan Timor Leste.
http://beritaanews.blogspot.com
